Wagub Sulbar Pimpin Rapat SPPG, Fokus pada Akselerasi dan Keterlibatan Swasta

Humas Pemprov, Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, memimpin rapat persiapan menyambut tim monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Selasa (19/8/2025).

Humas Pemprov, Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, memimpin rapat persiapan menyambut tim monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Selasa (19/8/2025).

RETAS.News, Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, memimpin rapat persiapan menyambut tim monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Selasa (19/8/2025).

Salim S Mengga menyampaikan, saat ini terdapat 46 SPPG yang sudah terdata dan siap berjalan. Namun, ia mengakui belum semuanya beroperasi penuh.

“Walaupun yang sudah operasional masih terbatas, tapi mereka sudah siap 46. Ini lebih karena kurangnya informasi sehingga pihak swasta yang berminat ikut program masih ragu,” kata Salim S Mengga.

Menurutnya, banyak calon pelaksana dari sektor swasta belum memahami syarat dan mekanisme pendanaan SPPG. Karena itu, rapat kali ini juga membahas lebih detail soal administrasi dan pendanaan yang perlu dipenuhi.

“Persyaratan sebenarnya tidak sulit. Hanya saja keterbatasan informasi yang membuat masalah. Ke depan sosialisasi harus lebih gencar agar masyarakat dan pihak swasta paham betul,” tegasnya.

Wagub juga menyoroti tantangan bahan baku. Ia khawatir jika seluruh SPPG beroperasi bersamaan, kebutuhan pangan melonjak sementara pasokan di Sulbar masih banyak bergantung dari Sulawesi Selatan.

“Kalau Sulsel dan Sulbar sama-sama beroperasi penuh, bisa saja bahan baku terbatas. Kalau permintaan tinggi, harga pasti ikut naik. Ini harus diantisipasi,” jelasnya.

Ia juga mendorong masyarakat menanam komoditas lokal seperti sayur dan tomat untuk menjaga suplai dan menekan harga. Menurutnya, tanah di Sulbar cukup subur dan bisa dimanfaatkan maksimal.

Selain itu, ia menyinggung persoalan lokasi. Hampir semua kabupaten sudah menyiapkan lahan, baik milik provinsi maupun pemkab.

Namun, daerah pegunungan masih menghadapi kendala logistik sehingga biaya operasional lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan.

“Perlu ada dukungan agar distribusi dan operasional di daerah terpencil tetap lancar. Kalau ada perbedaan biaya, jangan sampai terlalu mencolok,” tambahnya.

Menutup rapat, Salim meminta tim fokus mempercepat operasional SPPG dan tidak lagi membahas soal keterlambatan.

“Jangan lagi bicara keterlambatan. Hampir semua daerah memang terlambat. Fokus kita adalah mempercepat agar MBG (Model Bisnis Gizi) bisa segera berjalan maksimal,” pungkasnya.(*)

Comment