RETAS.News, Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar di ruang rapat utama, Jl. H Abd Malik Pettanna Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Selasa (12/8/2025)

Rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Agenda ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan kebijakan yang menjadi acuan program kerja pemerintah daerah tahun depan.

Pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) ini menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2025 disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah, prioritas pembangunan, dan arah kebijakan nasional.

“Penyusunan APBD 2025 dilakukan secara cermat dan terukur, mengutamakan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemulihan ekonomi daerah,” ujar Wagub Sulbar, Salim S Mengga.

Ia menambahkan, Dana yang tersedia akan kita manfaatkan secara efektif dan efisien karena masih terbatas.

“Anggaran yang kita miliki masih sangat terbatas sedangkan banyak hal yang harus kita lakukan, dan sistem prioritas akan kita kedepankan bagaimana APBD kita yang sudah disahkan oleh DPRD,” jelasnya.

Sesuai visi misi Sulbar Maju dan Sejahtera, Salim menegaskan fokus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Kenapa ini yang kita prioritaskan, karena mengatasi kemiskinan tidak cukup hanya dengan menaikkan standar yang ada, akan tetapi diperlukan pendidikan yang lebih baik. Kalau pendidikan masyarakat kita sudah mampu, kemudian berprestasi akan kita dorong,” ungkapnya.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar dan dihadiri anggota DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran OPD, serta unsur Forkopimda.

Salim berharap seluruh pihak bekerja sama secara konstruktif untuk menghasilkan APBD yang berpihak pada rakyat dan mendorong kemajuan daerah.

Rapat berlangsung lancar sebagai wujud komitmen bersama legislatif dan eksekutif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.