RETAS.News MAMUJU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat akan menggelar Pengukuran Kompetensi Digital bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan tenaga kontrak di lingkup Pemprov Sulbar. Langkah ini menjadi bagian percepatan transformasi digital sesuai misi ke-3 dan ke-5 Pancadaya Gubernur Suhardi Duka serta Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Kegiatan diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulbar bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia (BBPSDM) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan–Barat (Sulselbar). Sosialisasi teknis berlangsung di Gedung Marasa Corner, Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 11 Agustus 2025.

Plt. Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Sulbar, Muh. Ridwan Djafar, menyampaikan asesmen diikuti 13.470 personel, terdiri atas PNS (pegawai negeri sipil) 5.283 orang, PPPK 1.728 orang, dan tenaga kontrak/TATT (tenaga ahli teknis tertentu) 6.459 orang. Peserta mencakup seluruh OPD (organisasi perangkat daerah), guru, serta tenaga UPTD (unit pelaksana teknis daerah).

“Kita belum punya peta kemampuan digital pegawai. Padahal di era serba digital, kompetensi ini mutlak dibutuhkan. Hasil pemetaan akan kami presentasikan kepada Gubernur,” jelas Ridwan.

Asesmen dilaksanakan secara online pada 20 Agustus 2025 pukul 08.00–16.00 WITA tanpa pengulangan. Peserta mengerjakan selama 15–20 menit melalui perangkat masing-masing yang terkoneksi internet.

Ridwan menegaskan kegiatan ini penting untuk pemerataan kompetensi digital di setiap OPD sehingga distribusi SDM (sumber daya manusia) lebih tepat dan pelayanan publik semakin efektif.

Kompetensi digital dinilai menjadi kebutuhan dasar dunia kerja, mulai dari mengakses informasi, berkomunikasi, hingga meningkatkan produktivitas.

Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar kebijakan pelatihan, pengembangan SDM, dan percepatan transformasi digital di Sulbar.

Sulawesi Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pengukuran kompetensi digital menyeluruh di tingkat pemerintah provinsi. Kegiatan ini menjadi momentum penting akselerasi transformasi pemerintahan di Sulbar dan diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.