RETAS.News MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis bersama jajaran SKPD dan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku (Pusdal LH SUMA), Dr. Azri Rasul, di Balai Kota, Jumat (1/25).

Dalam arahannya, Wali Kota Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kebersihan kota secara sistematis dan berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan tidak dapat dibebankan hanya pada satu instansi, melainkan harus melibatkan seluruh elemen pemerintah hingga tingkat RT dan RW.

“Adipura bukan sekadar seremoni. Ini bukti nyata bahwa Makassar bersih dan tertata. Kita harus keluar dari pola kerja ego sektoral,” tegas Munafri.

Munafri juga mengungkapkan bahwa Makassar saat ini masuk dalam radar pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai syarat untuk mengikuti kompetisi Adipura. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah konkret dan terukur di lapangan.

Salah satu program prioritas yang diusung adalah “100.000 Biopori untuk Makassar”, yang bertujuan meningkatkan daya resap air dan mengurangi limbah organik di sumbernya. Setiap RT diwajibkan memiliki lubang biopori, eco enzyme, unit pengolahan, dan budidaya maggot sebagai bentuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Selain itu, Pemkot juga mendorong peningkatan jumlah bank sampah dan TPS3R di seluruh kecamatan. Petugas penyapu jalan akan dilibatkan dalam pemeliharaan biopori, khususnya di jalur-jalur utama kota.

Tidak hanya fokus pada sampah, Pemkot juga menata ulang sejumlah taman kota melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Beberapa proyek revitalisasi taman telah memasuki tahap akhir kesepakatan dan direncanakan mulai digarap tahun ini.

“Taman kota harus dikelola bersama agar pengawasannya jelas. Tak boleh lagi saling lempar tanggung jawab,” ujar Munafri.

Penataan juga dilakukan pada kawasan pedestrian. Ke depan, jalur kendaraan akan disesuaikan dengan hak pejalan kaki, bukan sebaliknya.

Mengakhiri arahannya, Munafri kembali menekankan bahwa pengelolaan lingkungan adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen, mulai dari SKPD, camat, lurah, RT, RW hingga masyarakat.

“Kalau semua kompak dan punya komitmen, Makassar pasti bisa jadi kota yang lebih bersih dan sehat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusdal LH SUMA, Dr. Azri Rasul, dalam pemaparannya menjelaskan skema penilaian Adipura yang menekankan pengelolaan sampah secara menyeluruh: dari sumber (hulu), pengumpulan (tengah), hingga pemrosesan akhir (hilir). Ia menyebut, pengelolaan mandiri di tingkat sumber, seperti rumah tangga, sekolah, rumah sakit, dan industri, menjadi fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Jika sampah bisa dikelola di tempat asalnya, beban TPA bisa dikurangi. Prinsipnya, selesai di sumber,” jelas Azri.

Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan sampah di tingkat hulu harus mencakup metode seperti pengolahan limbah organik-anorganik, penggunaan eco enzyme, budidaya maggot, hingga penguatan bank sampah.

Pusdal LH SUMA saat ini telah membentuk tim identifikasi yang bekerja sama dengan kecamatan untuk mendata praktik pengelolaan sampah di tiap kelurahan. Data tersebut akan menjadi indikator penting dalam penilaian Adipura, dengan target minimal 51,2% sampah dikelola secara mandiri di tingkat sumber.

“Semua metode pengelolaan seperti bank sampah, maggot, eco enzyme, hingga e-Proses di kantor dan sekolah harus tercatat secara sistematis. Ini yang akan menentukan posisi kita dalam evaluasi nasional,” tutup Azri.